BATAM, JIVANOTES –  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sarana produksi dan distribusi pangan di Batam menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Taruna turun ke lapangan bersama staf khusus BPOM RI, Wachyudi Muchsin, dengan menyasar fasilitas industri, gudang distribusi, serta pusat perbelanjaan modern dan tradisional, Selasa (17/3/2026). Ia memastikan pelaku usaha mematuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu produk.

“BPOM hadir agar masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, terutama saat kebutuhan meningkat pada Ramadan hingga Idulfitri,” kata Taruna.

Selain sidak, Taruna menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Keduanya membahas penguatan sinergi pusat dan daerah untuk menjaga pasokan serta keamanan produk obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan.

Taruna menegaskan BPOM terus bergerak aktif selama Ramadan. Ia mengunjungi berbagai daerah untuk memastikan pangan aman dan obat tersedia dengan kualitas baik serta harga terjangkau.

Ia juga menyoroti posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, kondisi ini membuka peluang masuknya produk ilegal. Karena itu, BPOM memperkuat pengawasan dengan menggandeng pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

Dalam sidak tersebut, tim BPOM mengambil sampel dan melakukan uji cepat terhadap sejumlah produk pangan. Hasil sementara menunjukkan mayoritas produk memenuhi ketentuan. Petugas langsung menindak pelanggaran administratif yang ditemukan di lapangan.

BPOM mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli produk dengan menerapkan prinsip “Cek KLIK” — Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.

“Peran masyarakat sangat penting. Kesadaran bersama akan mewujudkan Idulfitri yang aman, sehat, dan penuh berkah,” ujar Taruna.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan intensif nasional selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H. BPOM menjalankan pengawasan menyeluruh dari hulu ke hilir guna melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. (*)