Perkuat Kemandirian Nasional, BPOM dan Kementan Bersinergi Kawal Makan Bergizi Gratis serta Obat Herbal

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. Dr. Taruna Ikrar Bersama Menteri Pertanian RI Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP

JAKARTA, JIVANOTES.COM — Upaya memperkuat kemandirian nasional di sektor pangan dan kesehatan terus dilakukan pemerintah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, guna membahas penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda pangan sehat dan pengembangan obat berbasis herbal Indonesia.

Pertemuan tersebut dinilai strategis karena menyentuh aspek hulu hingga hilir, mulai dari ketahanan gizi masyarakat melalui pangan yang aman dan bermutu, hingga pemanfaatan kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber bahan baku obat dan produk kesehatan.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menekankan pentingnya memastikan program nasional di bidang pangan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada aspek keamanan, mutu, dan manfaat kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari kandungan gizi, tetapi juga dari jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, BPOM berkomitmen memperkuat pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi pangan.

“Penguatan gizi dan kesehatan masyarakat merupakan investasi masa depan bangsa. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi sejak usia dini. BPOM siap mengambil peran aktif untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menyampaikan bahwa BPOM RI siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan standar keamanan pangan, pembinaan terhadap pelaku usaha dan penyedia pangan, serta pengawasan yang konsisten agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi risiko yang dapat merugikan masyarakat.

“Program MBG harus berjalan optimal, terukur, dan aman. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, benar-benar tercapai,” tambahnya.

Selain isu pangan sehat, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan obat dan produk kesehatan berbasis herbal melalui konsep “Apotek Hidup”. Konsep ini mendorong pemanfaatan tanaman obat di lingkungan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari pendekatan promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan.

Taruna Ikrar menilai gerakan Apotek Hidup relevan untuk dikembangkan secara nasional karena tidak hanya mendekatkan masyarakat pada pola hidup sehat, tetapi juga membuka peluang ekonomi berbasis komunitas melalui budidaya tanaman obat dan bahan baku herbal.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai pemasok bahan baku penting bagi industri kesehatan nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang besar dan berpotensi menjadi kekuatan nasional jika dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

“Pertanian bukan hanya soal pangan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan kemandirian bangsa. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas herbal unggulan yang berdaya saing, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Amran Sulaiman.

Ia menambahkan, penguatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan sehat, serta pengembangan tanaman obat perlu didukung dengan sistem yang terintegrasi, mulai dari budidaya hingga pengolahan. Dengan demikian, produk herbal Indonesia dapat memenuhi standar keamanan dan mutu yang dibutuhkan untuk diterima oleh masyarakat luas.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pentingnya membangun ekosistem herbal nasional yang terstandardisasi. Kolaborasi lintas sektor antara BPOM, Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai krusial untuk memastikan tanaman obat Nusantara tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi berkembang menjadi produk kesehatan yang aman, berkualitas, dan terpercaya.

Sebagai tindak lanjut, BPOM RI dan Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengembangan sistem pangan sehat dan obat herbal berbasis potensi lokal. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan sehat, dengan fondasi kuat pada pangan bergizi, pengawasan yang ketat, serta pemanfaatan kekayaan hayati Nusantara sebagai aset strategis bangsa.

Comment