JAKARTA, JIVANOTES — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., bertemu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, di Kantor BPOM, Percetakan Negara, Jakarta, Kamis (27/2/2026). Melalui pertemuan ini, kedua lembaga memperkuat integrasi riset nasional dengan sistem regulasi obat dan makanan guna mempercepat hilirisasi serta meningkatkan daya saing industri inovatif.
Pertama, kedua pimpinan menegaskan bahwa transformasi riset tidak dapat berjalan sendiri. Sebaliknya, kolaborasi multipihak harus dibangun secara terstruktur agar inovasi mampu menembus pasar. Karena itu, Taruna Ikrar menekankan penerapan konsep ABG (Academia, Business, Government) sebagai fondasi ekosistem inovasi nasional.
Menurut dia, akademisi berperan menghasilkan riset dan inovasi ilmiah. Selanjutnya, dunia usaha menggerakkan hilirisasi dan industrialisasi. Sementara itu, pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin keamanan, mutu, serta keberlanjutan kebijakan.
“Riset tidak boleh berhenti di jurnal. Riset harus menjadi produk yang aman, bermutu, berdaya saing, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah ABG bekerja,” tegas Taruna.
Selain itu, diskusi juga menyoroti harmonisasi kebijakan riset, standardisasi, dan pengawasan. Dengan langkah tersebut, inovasi BRIN diharapkan lebih cepat memasuki tahap produksi dan memperoleh persetujuan regulatori secara efisien tanpa mengurangi aspek keamanan, mutu, dan khasiat. Dalam konteks ini, pendekatan science-based regulation menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan perlindungan konsumen.
Di sisi lain, Arif Satria mengapresiasi capaian BPOM yang meraih pengakuan sebagai WHO Listed Authority (WLA) dari World Health Organization. Menurut dia, status tersebut menunjukkan sistem regulasi dan pengawasan BPOM telah memenuhi standar internasional.
“Pencapaian WLA menandakan tata kelola regulasi Indonesia sejajar dengan otoritas kelas dunia. Karena itu, hilirisasi riset nasional akan lebih mudah diterima di pasar internasional,” ujar Arif.
Lebih lanjut, Arif menekankan pentingnya mission-oriented research yang selaras dengan kebutuhan industri strategis nasional, seperti farmasi, pangan olahan, suplemen kesehatan, kosmetik, dan produk berbasis bahan alam. Ia memastikan BRIN siap memperkuat riset terapan guna mendukung substitusi impor bahan baku serta mendorong pengembangan produk unggulan ekspor.
Tak hanya itu, kedua pihak membahas peluang pembentukan regulatory sandbox untuk inovasi berbasis bioteknologi, natural product, dan advanced therapy medicinal products (ATMP). Melalui skema ini, peneliti, industri, dan regulator dapat menguji inovasi secara terkontrol sebelum masuk ke pasar. Dengan demikian, proses evaluasi berjalan lebih adaptif sekaligus tetap menjaga keselamatan publik.
Sinergi BRIN dan BPOM kemudian diposisikan sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kemandirian riset, ketahanan kesehatan, serta kekuatan industri nasional menjadi pilar utama pembangunan. Oleh sebab itu, integrasi riset unggulan dengan regulasi adaptif diyakini mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong Indonesia tampil sebagai produsen inovasi global.
Momentum kolaborasi ini juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-25 BPOM. Pada usia seperempat abad, BPOM terus memperkuat pengawasan sekaligus bertransformasi menjadi mitra strategis inovasi nasional melalui sistem yang semakin modern, digital, dan berstandar internasional.
Dengan fondasi ABG yang solid serta pengakuan global melalui status WLA, BRIN dan BPOM optimistis ekosistem inovasi Indonesia akan semakin terintegrasi—mulai dari laboratorium, industri, hingga perlindungan masyarakat—sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berdaya saing global pada 2045.
Comment